Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua Dalam Intervensi Pemerintah Pusat

  • Whatsapp
Foto Ilustrasi OTSUS dan Pemekaran Di Papua
banner 468x60

Oleh Benyamin Binbangan  Uropmabin)*

 

Dalam UUD OTSUS ada beberapa hal yang ditekankan di sana; salah satunya adalah dengan diberlakukannya Daerah Otonom Baru (DOB) oleh Pemerintah Pusat. DOB adalah strategi pembangunan yang dilancarkan oleh Pemerintah Pusat demi meminimalisir keterbelakangan pembangunan baik dari segi SDA maupun SDM  yang terjadi di daerah termasuk Papua. Namun sangat disayangkan bahwa proses ini mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi Orang Asli Papua sendiri.

Dengan  landasaan  berpikir  bahwa  Daerah  Otonom  Baru  di Papua  menjadi ladang subur pencarian nafkah sebab dengan adanya pemekaran maka terbuka   lowongan  kerja dan  peluang bisnis baru  tidak hanya bagi kaum pencari kerja tetapi lebih dari pada itu adalah tumbuhnya lahan bisnis baru bagi kaum  militer  dan elit negara bak cendawan di musim hujan di atas  tanah  Papua. Hal ini dilakukan negara sambil pura-pura tidak  memahami  konteks  kebutuhan dan tuntuntan Orang Asli Papua. Akibatnya ada beberapa hal yang terjadi diatas Tanah Papua. Hal-hal tersebut tentunya merugikan orang dan tanah papua. Hal tersebut diantaranya:

Pertama, terjadinya degradasi moral dan  eksploitasi    sumber  daya  alam (SDA)  di Papua  secara massif dan cenderung meningkat.

Kedua, DOB akan berdampak pada penghancuran hutan hujan tropis Papua, hutan lindung dan tidak akan memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Ketiga, DOB memperparah penjajahan ekonomi orang asli Papua secara masif dengan dalil bisnis dan sistem kapitalis. Keempat, ruang gerak mengemukakan pendapat di muka umum sesuai dengan UUD 1945 akan semakin dipersempit dan diintimidasi apalagi berkaitan dengan perjuangan ideologi orang asli Papua.

Kelima, sistem pendidikan dan kesejahteraan tidak akan terealisasi dengan baik karena masifnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adanya DOB bagaikan sekeping mata uang logam yang satu tapi memiliki kedua sisi yang berbeda bentuknya. Selain memberikan dampak positif, juga membawa dampak negative. Dampak negatif sebagaimana diuraikan diatas. Dari ke lima dampak yang diuraikan tersebuut tentunya akan menciptakan  konflik internal antara orang Papua sendiri yang pro  adanya DOB dengan mereka yang kontra. Selain itu akan terjadi konflik bagi mereka yang memiliki hak ulayat di daerah tersebut.

UU  No.21 Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus   di Papua  dan  Papua  Barat sudah berlangsung hingga 20-an tahun namun kondisi masyarakat Papua masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dikarenakan intervensi pusat yang sangat kuat dalam roda pemerintahan daerah. Sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah seolah-olah tidak memfungsikan peran yang tertera dalam OTSUS itu sendiri. Otoritas dan elit negara masih mengambil peran dalam kebijakan-kebijakan sentral yang terjadi di Papua. Banyak elit negara yang menggunakan OTSUS sebagai pintu masuk kapitalisme lokal di Papua. OTSUS selama ini tidak memenuhi kebutuhan dasar orang Papua. Oleh sebab itu UU OTSUS dalam evaluasinya ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius bila perlu dikembalikan kepada Pemerintah Pusat.

Pengambilalihan kewenangan oleh pusat dalam kewenangan pemerintahan daerah sebenarnya sudah berlaku sejak rezim Soeharto. Intervensi pusat selalu mendominasi semua lini pemerintahan. Mereka bekerja dengan tuntutan otoritas yang berkuasa. Sistem otoriter yang dibangun membuat banyak daerah tidak berkutik ketika berhadapan dengan elit pusat pada waktu itu. Hingga akhirnya ruang demokrasi itu baru terbuka ketika terjadi sejarah reformasi pada tahun 1998 dan B.J. Habibie didaulat menjadi Presiden RI ke-3. Presiden Ke tiga RI ini mulai mengambil alih pemerintahan dan merevisi UUD 1945. Selanjutnya dalam pemerintahan Gus Dur, barulah Otonomi Khusus diberikan kepada masyarakat Papua. Alasan dasar pemberian OTSUS adalah tuntutan memisahkan diri dari NKRI yang semakin masif dilakukan seluruh rakyat Papua.

Dalam hal ini Otonom Khusus (OTSUS) diberikan melalui  UU No.21 tahun 2001 bagi provinsi Papua yang kemudian membentuk Daerah otonomi Baru yakni Provinsi Papua Barat. Pemerintah Daerah kedua provinsi ini diberikan kewenangan penuh untuk mengatur  dan   mengurus    rumah tangganya sendiri. Tujuan dari kelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada  pemerintah  daerah provinsi Papua  adalah  untuk mengangkat dan mengatur harkat  dan martabat orang Papua yang di atur dalam PERDASUS dan  PERDASI.

Sejarah  berlakunya  pembentukan daerah  otonomi  baru sudah terjadi sejak masa orde lama melalui  UU  No. 1 Tahun 1945  yang merupakan  UU  tentang  desenteralisasi, yang kemudian disempurnakan  dengan UU No. 22 Tahun 1948, disini terlihat hasrat dari pemerintah  pusat untuk memberikan otonomi  yang lebih luas  kepada  daerah dengan menjadikan desa sebagai letak titik berat otonominya. Selain itu terjadi pergulatan melawan Belanda, maka pemerintah mengalami kesulitan dalam menerapkan UU No.22 Tahun 1948 tersebut. Akibat lain adalah terjadinya ketimpangan-ketimpangan yang juga masih ditemui dalam pelaksanaannya. Selanjutnya sepanjang tahun 1945-1949  Indonesia melaksanakan demokrasi liberal sehingga hukum yang ada cenderung bercorak responsif  dengan ciri partisipatif, aspiratif dan limitatif.

Dalam tahun ini Indonesia melaksanakan pemerintahan daerah sesuai UU No. 1 Tahun 1957  tentang  pokok- pokok  pemerintahan  daerah. Dari undang-undang  ini terlihat jelas keinginan  pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan pengertian bahwa daerah leluasa  untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Pusat, demikian hal dengan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh  rakyat.

Pada masa Orde Baru sejak Tahun  1966-1998 berdasarkan UU No. 5  Tahun 1974, pemerintahan yang dijalankan memperlihatkan  watak  pemerintahan yang konservatif, yang dapat dicirikan dari penggunaan asas otonom nyata dan bertanggungjawab sebagai pengganti asas otonomi daerah yang seluas-luasnya. Hal ini memang tidak  memperhatikan  aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Pemerintah senantiasa menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kehendaknya demi kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Kenyataannya ini sebagai gambaran bahwa pemerintahan tidak berjalan berdasarkan  ketentuan hukum yang berlaku, tetapi berdasarkan asas kekuasaan (otoriter). Ada pun ketentuan hukum mengenai agraria masa orde baru masih menggunakan  undang – undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang UUPA. Namun pelaksanaannya pemerintah banyak mengeluarkan peraturan yang parsial, seperti peraturan menteri dalam negeri (PMDN) No.15 Tahun 1975 yang mengatur tentang tata cara pembebasaan tanah untuk keperluan pembangunan dalam rangka kepentingan umum. Inpres  nomor  9 tahun 1973 yang berisi pedoman dan jenis-jenis kegiatan yang dapat di kategorikan sebagai kepentingan umum. Ketentuan ini dapat dipandang sebagai jalan pintas yang diambil  pemerintah  untuk  memudahkan  pengambilan  tanah  dari  rakyat. Kemudian  pada  tahun    1998  dan  2000  merupakan  masa  reformasi.

Maka keluar undang-undang  Nomor 22 Tahun  1999  tentang  pemerintah  daerah dari undang-undang pemerintahan daerah tersebut Pemerintah Pusat mengembangkan provinsi Papua untuk memekarkan beberapa  daerah  otonom  baru dan sekaligus  memberlakukan UU No.21 Tahun 2001 Tentang  Otonomi Khusus  bagi Papua. Berlakunya undang-undang  No. 21 Tahun 2001 tidak sesuai dengan perkembangan dan aspirasi rakyat Papua melainkan asas kekuasaan pemerintah. Maka  daerah  otonomi khusus diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada provinsi Papua sifat otoriter, konservatif, sentralistis dan ortodoks demi kepentingan individu dan kelompok tertentu  dengan asas kekuasaan pemerintah untuk menindas  rakyat  Papua.

Kelimpahan  kewenangan  Pemerintah Pusat atas  Impelementasi  UU  No.21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat tampak bahwa hal ini bersifat otoriter, konservatif, senteralistis dan ortodoks mengarah pada  paham  Feodalisme. Maka hak- hak rakyat yang tertuang  dalam  UU  No.21 Tahun 2001 yang di sahkan dalam perdasi dan perdasus ditolak oleh Jakarta. Hal ini pada  hakikatnya membunuh harkat dan martabat serta karakter Orang Asli  Papua (OAP). Tentulah hal tersebut Sangat jelas sekali jika Pemerintah Pusat tidak menerima perdasi dan perdasus yang dibuat oleh pemerintah provinsi Papua maupun Papua Barat karena harkat dan martabat  di atur dalam perdasi dan perdasus itu sendiri. Tentu  dengan  bukti-bukti  konkrit  yang  ada  pemekaran  daerah  otonom  baru  di Papua  tidak  ada  faedah  dan  manfaatnya   bagi  masyarakat  Papua  di atas tanahnya sendiri. Oleh karena itu hal ini membuktikan bahwa   pengendalian  pelayan publik, ekonomi bisnis dan  politik  di  Papua sama sekali tidak  berpihak  kepada orang asli Papua dan  hal ini tentunya juga berdampak pada kebijakan eksploitasi sumber daya alam dan  lain-lain. Semua yang terjadi ini akibat dari pembentukan DOB yang marak terjadi waktu itu serta  wacana  daerah  otonom  baru  yang rencana akan dibentuk dalam beberapa tahun ke depan ini.

 

Penulis Adalah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih; Asal Pegunungan Bintang, Tinggal  Di Kota Jayapura

Editor : Sostenes Uropmabin

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *