Ini Hasil Kesepakatan Bersama Seluruh FORKOPIMDA, FKUB Dan Tokoh Masyarakat Se- Pegunungan Bintang Terkait TNBP-Acovid-19

  • Whatsapp
Foto Ilustrasi
banner 468x60

OKSIBIL, TRIBUNPAPUA.ID—Bertempat di Aula Kantor Bupati, pada tanggal 18 Juni 2020 lalu, bupati Pegunungan Bintang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forum Komunikasi Umat Beragama, Dan Tokoh Masyarakat Se-Kabupaten Pegunungan Bintang Tentang Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Berikut ini hasil kesepakatan bersama:

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh        (18-06-2020), bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Dengan Memperhatikan:

  1. Dasar Hukum
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman Corona Virus Desease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
  4. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
  5. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Papua Tanggal 20 Mei 2020;
  6. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/5851/SET Tanggal 20 MEI 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian Dan Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Papua;
  7. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET. Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar/Masuk Orang dan yang dikecualikan karena alasan Dinas yang bersifat penting dan mendesak,
  8. Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Papua Dan Forkopimda Bersama Bupati Dan Walikota Se-Provinsi Papua Tanggal 03 Juni 2020 Tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Papua.

Berdasarkan kondisi dan berpedoman pada landasan hukum diatas, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Forkopimda, FKUB dan Tokoh Masyarakat bersepakat:

  1. Dalam rangka penanganan keselamatan dan kesehatan masyarakat, maka disepakati hal-hal sebagai berikut:
  2. Melaksanakan pembatasan orang masuk ke Kabupaten Pegunungan Bintang dimulai sejak 22 Juni 2020 melalui Penerbangan, ASDP, Lintas Batas Darat Negara, maupun Lintas Batas Darat antar Wilayah Kabupaten, kecuali:
  3. Logistik dan bahan pokok;
  4. Bahan bakar minyak;
  5. Logistik kesehatan dan obat-obatan;
  6. Tenaga medis, evakuasi pasien dan jenazah;
  7. Sektor perbankan;
  8. Emergency keamanan
  9. Tahap-tahap Penyelenggaraan Pilkada
  10. Kepentingan kedinasan lain yang penting dan mendesak atas persetujuan Bupati Pegunungan Bintang.
  11. Untuk kepentingan lain yang penting dan mendesak, permohonan untuk mendapatkan persetujuan bupati hanya dapat diproses apabila ditandatangani oleh pimpinan instansi:
  12. Untuk Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, dokumen ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekertaris Daerah;
  13. Untuk Ketua DPRD dan Anggota, ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang;
  14. Untuk TNI ditandatangani oleh pimpinan masing-masing satuannya;
  15. Untuk POLRI, ditandatangani oleh KAPOLRES Pegunungan Bintang;
  16. Untuk instansi vertikal lainnya di Kabupaten Pegunungan Bintang ditandatangani oleh instansinya, dengan melampirkan surat panggilan/radiogram/kawat, atau sejenisnya dari pimpinan kementerian/lembaga di pusat;
  17. Untuk sektor perbankan, ditandatangani oleh pimpinan cabang bank masing-masing;
  18. Bagi masyarakat atau orang yang mewakili lembaga instansi pemerintah atau swasta harus membuat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai Rp.6000,- dan diketahui oleh Kepala Distrik setempat.
  19. Atas pertimbangan kepentingan kemanusiaan, kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan serta keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang :
  20. Membuka penerbangan reguler (penumpang) mulai tanggal 22 Juni 2020 untuk pesawat perintis (AMA, MAF, Dimonim Air, Ikairos Air, Susi Air, Enggan Air, Yajasi dan sejenisnya), mulai beroperasi dari dan ke Oksibil-Pegunungan Bintang Area)
  21. Untuk pelayanan penerbangan penumpang dari Sentani-Pegunungan Bintang Area dimulai tanggal 1 s/d 15 Juli 2020 (satu kali masa inkubasi) dengan kapasitas penumpang sebanyak 70% dari penerbangan biasanya.
  22. Khusus untuk pelayanan Penerbangan Trigana Air mulai tanggal 1 Juli s/d 15 Juli 2020 dilakukan 2 kali seminggu, setelah itu akan dilakukan Evaluasi.
  23. Dokumen perjalanan yang wajib dilengkapi sebagai berikut:
  24. Wajib melampirkan Polumerase Chain Reaction (PCR) Test dan Rapid Test dalam selang waktu 10 (sepuluh) hari dengan hasil negatif atau (non reaktif) untuk kelengkapan dokumen layak terbang;
  25. Identitas diri;
  26. Surat tugas (bagi ASN, TNI, POLRI) yang ditandatangai oleh pejabat yang berwenang.
  27. Surat Tugas (bagi pegawai BUMN/BUMD atau Perusahaan Swasta) yang ditandatangai oleh pejabat yang berwenang.
  28. Surat Pengantar/Surat Keterangan dari Rumah Sakit bagi pasien/orang sakit yang dirujuk;
  29. Surat Pengantar dari Kepala Kampung/Kepala Distrik bagi massyarakat
  30. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pendidikan bagi Pelajar yang melanjutkan pendidikan;
  31. Dokumen pendukung lainnya:
  • Rencana perjalanan bagi pekerja
  • Surat rujukan bagi pasien
  • Surat keterangan meninggal untuk ijin mengunjungi
  1. Surat keterangan izin perjalanan dari Tim Gugus Covid-19 Pegunungan Bintang
  2. Prosedur pembelian tiket di kantor Airline resmi dengan membawa dokumen-dokumen lengkap (pembelian tiket tidak melalui online)
  3. Masa pelaksanaan tugas dan pekerjaan dari rumah bagi ASN yang berakhir pada tanggal 29 Mei 2020 tidak diperpanjang. ASN melaksanakan tugas dikantor sebagaimana biasa (normal) setiap hari kerja, senin s.d Jumat pukul 07.30-15.00 WIT
  4. Relaksasi pembatasan aktivitas masyarakat diluar rumah pada tempat/fasilitas umum, pasar/usaha ekonmi dan sosial budaya, dengan melaksanakan protokol kesehatan: pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak.
  5. Melanjutkan pengetatan dan pemeriksaan pada pos terpadu lintas batas darat/ASDP antar wilayah pada batas Kabupaten, serta pos lintas batas darat Negara, yamg dikoordinir oleh satgas Covid-19 dan instansi teknis;
  6. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan penanganan kesehatan dengan:
  7. Mengutamakan pencegahan covid-19 dengan sosialisasi, edukasi, dan mitigasi struktur, sistematis dan masif;
  8. Mengoptimalkan survailen dan deteksi dini covid-19, pelaksanaan test (RDT dan PCR) dengan target focus pada wilayah terpapar dengan prioritas pada Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) secara tersruktur.
  9. Mengoptimalkan pengawasan dan pelaksanaan sosialisasi struktur bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) secara tersruktur dan
  10. Melakukan perawatan terhadap orang yang positif Covid-19 dengan mengefektifkan pelayanan RSUD Oksibil.
  11. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan medis secara terkoordinasi, sistematis, dan masif kepada pasien covid-19.
  12. Terkait pelaksanaan pilkada serentak yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 maka lembaga KPU dan BAWASLU Pegunungan Bintang perlu menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan guna mencegah penularan virus covid-19 serta membangun komitmen serta komunikasi bersama antar pemangku kepentingan.
  • Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang berkewajiban melakukan dampak social ekonomi akibat pandemi covid-19 dengan mengedepankan prinsip: koordinasi, integrasi, sinegritas, akuntabilitas, partisipasi, efektif-efisien dan inovatif, yaitu:
  1. Penanganan Dampak Ekonomi melalui pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat, pemberian stimulasi kepada pelaku UMKM yang terdampak covid-19 serta relaksasi pajak daerah.
  2. Jaring Pengaman Sosial (JPS) melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dan atau uang kepada keluarga, pekerja sector informal/harian dan masyarakat lainnya serta pelaksanaan padat karya yang diberikan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif.
  3. Kesepakatan bersama ini dibuat untuk dilaksankan dengan menerapkan Protocol Kesehatan, bagi yang melanggar kesepakatan ini akan diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

 

Redaksi

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *