Pelajar Mahasiswa Puncak Di Yogyakarta-Solo Tolak Pembangunan Kodim Di Gome

  • Whatsapp
Ikatan Pelajar Mahasiswa Puncak Papua di Surabaya (Dok. BPH IPM-Puncak)
banner 468x60

OLEH TRIBUNPAPUA.ID

YOGYAKARTA, TRIBUNPAPUA.ID—Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Puncak Provinsi Papua di Kota  Yogyakarta dan Solo menolak tegas rencana pemerintah membangun Komando Distrik Militer di distrik Gome.

Press Release yang diterima media ini pada tanggal 20 Juli 2020 lalu menyatakan menolak atas pembangunan Kodim di wilayah kabupaten Puncak Provinsi Papua. Mahasiswa dan Pelajar kabupaten Puncak memandang bahwa pembangunan Kodim merupakan salah-satu langkah pemeritah daerah untuk mendorong kehadiran institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kabupaten Puncak dengan alasan keamanan, diperkuat lagi dengan alasan bahwa wilayah tersebut termasuk daerah rawan konflik.

Namun, dengan melihat pengalaman yang ada, kami pelajar mahasiswa Puncak di Yogyakarta dan Solo menilai kehadiran institusi TNI tidak dibutuhkan oleh masyarakat Puncak, karena justru dapat melahirkan berbagai persoalan baru di tengah masyarakat.

Tanah yang akan dipakai untuk membangun Kodim juga merupakan tanah adat, yang statusnya tanah komunal. Sehingga, tidak dibenarkan jika ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan diri sebagai pemilik tanah secara sepihak dan memberikannya kepada pihak pemerintah. Sebagai tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang, tanah tersebut tidak boleh diberikan apalagi dijual hanya untuk kepentingan sesaat atau kepentingan semu. Apa yang mau diwariskan kepada generasi penerus jika sisa tanah yang ada diberikan kepada pihak lain? Apalagi tanah tersebut status kepemilikannya kolektif oleh masyarakat Gome.

Di sisi lain, kami juga melihat pembangunan Kodim tersebut terlalu dini di kabupaten Puncak, sementara masyarakat di kabupaten Puncak belum siap menerima kehadiran institusi TNI. Misal karena pengalaman masa lalu (memoriah passionis). Pembangunan Kodim tersebut juga justru akan memicu konflik sosial di antara masyarakat, karena sengketa tanah, perizinan, dan lain-lain. Juga, belum ada musyawarah-mufakat (duduk, bicara sama-sama) antara semua stakeholder. Harus ada pelibatan semua unsur dalam masyarakat, mulai dari para orang tua, orang muda yang merupakan geenerasi penerus, perempuan, dan pemerintah sendiri. Tidak bisa diputuskan secara sepihak.

Dan juga, proses perizinan dan penyerahan tanah untuk pembangunan Kodim tersebut dilakukan oleh sebagian oknum yang mengatasnamakan suku, marga pemilik tanah bersama, yang diintervensi oleh pemerintah daerah tanpa diketahui oleh masyarakat adat mayoritas yang juga adalah pemilik tanah. Hal seperti ini sangat berpotensi menciptakan gesekan sosial, konflik horizontal, sebab ada pro dan kontra antara masyarakat sendiri terkait pembagunan Kodim.

Masalah seperti ini banyak terjadi di seluruh tanah Papua. Misalnya rencana pembangunan Kodim di distrik Mokoni, kabupaten Lanny Jaya beberapa waktu lalu. Di sana pun kasusnya ada pembangunan Kodim baru, sementara masyarakat setempat tidak tahu-menahu soal proses pembangunan tersebut karena belum ada musyawarah bersama para tokoh masyarakat adat. Hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa seluruh tanah di atas tanah Papua merupakan tanah adat (komunal). Papua bukan tanah kosong!

Beberapa suku yang mempunyai hak atas tanah rencana pembangunan Kodim di dua titik yang disebutkan di atas yaitu suku Lani, Loma, yang di dalamnya terdiri dari beberapa marga, yakni: Murib, Tabuni, Wakerkwa, Magai, dan Kogoya. Dengan demikian, peralihan lahan tidak bisa dilakukan oleh oknum tertentu. Harus ada musyawarah-mufakat lebih dulu. Harus berpikirnya jauh ke depan, untuk generasi penerus. Di mana mereka akan bikin rumah? Di mana mereka akan berkebun? Dan seterusnya. Jangan sampai karena ulah orang tua hari ini, generasi penerusnya tersingkir dari tanahnya sendiri.

Kami juga menduga terjadi penyuapan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah kepada oknum yang mengklaim tanah komunal sebagai tanah milik mereka sendiri. Jika demikian, maka sangat berpotensi memicu konflik horizontal antara sesama masyarakat Puncak sendiri.

Melihat dinamika tersebut di atas, yang sangat merugikan masyarakat Puncak pada umunya, dan khususnya masyarakat di distrik Gome, maka kami dari ikatan pelajar dan mahasiswa asal kabupaten Puncak mengambil sikap dan menuntut kepada pemerintah daerah kabupaten Puncak, pemerintah provinsi Papua, DPRD kabupaten Puncak, DPRP, MRP, Kapolda Papua, Pandam Cendrawasih, bersama semua SKPD kabupaten Puncak untuk meninjau kembali rencana pembangunan Kodim di distrik Gome, kabupaten Puncak, Papua.

Berikut tuntutan dari pelajar dan mahasiswa kabupaten Puncak di Yogyakarta – Solo kepada pemerintah daerah kabupaten Puncak:

1.Tolak pembangunan Kodim di distrik Gome, kabupaten Puncak

2.Tarik seluruh militer non-organik dari kabupaten Puncak

3.Pemerintah kabupaten Puncak berhenti intervensi terhadap masyarakat puncak untuk pelepasan tanah adat

4.Kepada setiap oknum, berhenti mengatasnamakan masyarakat distrik Gome untuk kepentingan pembangunan Kodim

5.Pemerintah kabupaten Puncak dan oknum-oknum-lah yang bertanggung jawab jika di kemudian hari proses pembagunan Kodim yang dimaksud memicu konflik atas tanah adat

6.Status tanah di distrik Gome dan seluruh wilayah kabupaten Puncak merupakan tanah adat (komunal), sehingga ketika pemerintah mengambil kebijakan harus melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik tanah

7.Pemerintah segera melakukan audiensi dengan semua stakeholder di distrik Gome, kabupaten Puncak

8.Tolak semua pembangunan Kodim di seluruh wilayah adat La-Pago

Demikian pernyataan sikap kami, tanpa diintervensi dari pihak mana pun.

 

Penulis: Redaksi Tribunpapua.id  

 

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *