WPIA: Tolak Otsus-Pemilukada di Tanah Papua dan Penentuan Nasip Sendiri

  • Whatsapp
banner 468x60

OKSIBIL, TRIBUNPAPUA.ID—Warga Pribumi Yang Tergabung dalam West Papua Interest Association (WPIA) Memperinghati hari Deklonilaisasi pada 13 September 2020, dimana Sekjen PBB yang ke 2 mendaftarkan West Papua menjadi agenda penting di PBB untuk  mempersiapakan kemerdekaan West Papua. Mengikuti Kamerun, Afrika Yang sebelumnya menentukan Nasib Sendiri menjadi sebuah Negara.

Kegiatan itu diawali pembacaan deklarasi PBB soal penentuan Nasip sendiri Oleh Ketua WPIA, Herzen Uropkulin pada 14 September 2020 di Oksising Pegunungan BIntang. Kegiatan ini pertama kali selenggarakan di Pegunungan Bintang Papua.

Setelah sebelumnya penolakan Otsus Jilid II oleh Masyarakat Pribumi WPIA pada 29 Juli, 2020 dan memperingati hari Indigenouse People sedunia pada 15 Juli 2020. Pada 14 September, 2020 masyarakat pribumi West Papua kembali melakukan deklarasi PBB tentang hak-hak orang pribumi Papua di Oksingsing.

Kegiatan deklarasi PBB yang dihadiri 200-an lebih massa masyarakat pribumi West Papua tersebut, merupakan yang pertama kali diselenggarakan oleh rakyat Papua untuk Bangsa dan Tanah Papua.

Menurut Herizen Uropkulin, ketua umum WPIA Privinsi Papua, perwakilan kabupaten Pegunungan Bintang dalam sambutan awal dikatakan bahwa, setelah saya ikut sidang di PBB 5 Mei 2017 selama satu minggu di Amerika, dan Mr. Antonio Guterez yang menjabatan sebagai sekjen PBB sekarang ia sampaikan kepada saya, bahwa Papua itu sudah ada Bendera, Mata Uang, sudah ada lagu kebangsaan tetapi kembali bersatu’’.

 

Lanjut Herizen, bersatu yang saya maksud itu adalah para pejabat seperti Bupati, Camat, Kepala Kampung untuk bersatu dan merdeka. Karena itu hak. Sehingga harus bersatu.

 

Masyarakat pribumi, mendeklarasikan hak-haknya yang dibacakan oleh Tuan, Agapitus Bamulki terdiri atas 13 tuntutan atas Hak-Hak Rakyat Pribumi tersebut West Papua (Indigenouse People West Papua) di PBB (Oksingsing) Propinvinsi Papua, Kabupaten Pegunungan Bintang, yaitu:

  1. Tanah dan Hasil Kekayaan Alam dan Semesta: di atas tanah Papua adalah milik Rakyat Pribumi Papua, maka Bangsa Papua berhak memilih dan kelolah oleh Bangsa Papua sendiri di atas tanah sendiri.
  2. Hak-Hak Asasi Manusia: Hak-Hak asasi manusia Orang Papua harus duilindungi oleh Payung Hukum Internasional melalui West Papua Interest Association.
  3. Penjajahan Lingkungan: Hutan dan Alam Papua harus dilindungi, tidak merusak, dan tidak diberikan kepada orang yang bukan non pribumi Papua.
  4. Pemerintah Sendiri, (Self-Government): dalam deklarasi PBB ini, Papua harus memegang pemerintah sendiri. Membangun pembanguan sendiri di atas tanah sendiri.
  5.  Lingkungan hidup, Pemerintah Papua setelah menjadi pemerintah sendiri, lingkungan harus ditata secara baik, kontinu dan berkelanjutan.
  6. Diskriminasi: papua harus mengormati satu sama lain tanpa mendikriminasi antar sesama bangsa di tanah Papua, bahkan dunia. Papua memegang pemerintah sendiri di atas tanahnya sendiri, bebas dari discriminasi ras, budaya, agama dan suku.
  7. Kesehatan: selama 75 tahun Papua bersama Indonesia, sescara SDM Papua dibidang kesehatan, khususnya tenaga kesehatan orang Papua masih terbatas dan didominasi oleh bangsa Indonesia.
  8. Pendidikan: tingkat SDM Papua yang harus mampu berpendidikan ke luar negeri dalam negeri melalui pemerintah sendiri. Karena pendidikan, kesehatan, hak-hak hidup, selalu dikuasai oleh bangsa Indonesia.
  9. Bahasa: persoalan mendasar bagi orang Papua, dengan berbagai macam bahasa daerah maka, Papua menyatuhkan satu persefsi dan menetapkan satu bahasa, yaitu bahasa Nasional West Papua.
  10. Hak-Hak Intelektualitas: orang Paua harus dikuatkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, Orang Papua juga mampu bekerja di dalam negeri dan luar negeri dengan jumlah yang besar secara meluas melalui pemerintah sendiri dari dan di atas tanah Papua.

 

  1. Kondisi Ekonomi Dan Sosial: secara ekonomi dan soio budaya, orang Papua dikuasai oleh pemerintah di atas tanah Papua. Melalui deklarasi PBB menyampaikan kepada pihak Internasional untuk Papua atur Papua sendiri atas hak-hak Ekonomi dan social Papua mmelalui pemerintah sendiri tanpa ada pihak lain yang mengatur hak-hak orang pribumi Papua.

Dasar daripada 11 pint di atas adalah Dasar: General Assemby/No. of Resolution: 48/163, Internationl Decade of  The Words Indigenouse people. Date: 21 December 1993. Meeting: 86 Adoupted With out a vote part of United Nation. Reeport: A/48/632/A.DO.2 AS Only.

Dengan dasar itulah, rakyat pribumi WPIA melaksanakan kegiatan Declaration United Nation Right of Indigenous People.

Memperingati hari deklarasi orang pribumi, menurut Herizen, bahwa kegiatan deklarasi ini kami dilaksanakan karena kami sudah terdaftar di PBB dan bagian dari masyarakat Internasional.

Oleh karena itu, kami juga dapat bagian dan dapat diperintah dari sekretaris Jendral, Mr. Antonio Guterezz untuk adakan deklarasi di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. “Kita mewakili dari masyarakat Internasional West Papua Interest Association (WPIA)”ucapnya.

Herizzen juga berpesan kepada masyarakat Papua di seluruh tanah Papua, untuk semua harus bersatu supaya perjuangan ini bisa cepat memproses menuju kepada kebebasan kemerdekaan secara damai melalu diplomasi tertinggi di perserikatan bangsa-bangasa. Karena menurutnya, orang Papua, pimpinan seluruh orang Papua sudah pergi duduk di PBB dan mengikuti sidang untuk menentukan nasipnya di Amerika Serikat pada 5-7 Mei 2017  3 tahun yang lalu.

Selain itu, dipihak masyarakat pribumi, Feri Boneng Tepmul sebagai Koordinator INDIGENOUS PEOPLE WPIA, perwakilan bagian Ketengban atas mengungkapkan penolakan pilkada serentak di tanah Papua ditolak baik Provinsi Papua maupun Papua Barat. Dengan kemukakan alasan bahwa “kami rakyat Papua sudah tolak otonomi kusus jilid II dan meminta untuk penentuan nasip sendiri, maka saya dan masyarakat pribumi secara tegas menolak pilkada di seluruh tanah Papua’’ tuturnya.

 

Penulis: W. Yuventus Opki

 

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *