Penegakan Hukum dislipin Aparatur Sipil Negara dalam PP NO 53 Tahun 2010 di Indonesia

  • Whatsapp
Yahakuku Ariel Liffa SH, Dok. Pribadi Untuk Tribunpapua.id
banner 468x60

OLEH YAHAKUKU ARIEL LIFFA

Tribunpapua.id—-Pegawai Negri bukan hanya unsur aparat tetapi merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah tengah masyarakat  dan bekerja untuk kepentingan masyarakat juga.Kedudukan Pegawai Negri sipil adalah sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya misi dari pemerintah untuk menjalankan visi dari pemerintah dalam mewujudkan cita cita Nasional.Pendayagunaan PNS terus di tingkatkan terutama yang berhubungan dengan kwalitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman  terhadap masyarakat serta kemampuan profesional dan kesejahteraan  PNS sangat di perhatikan dalam menunjang pelaksanaan Tugas.

Peraturan pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang dislipin PNS merupakan dasar hukum untuk menjamin PNS dan dapat pula menjadi landasan untuk mengatur penyusunan aparatur Negara yang baik dan benar.Landasan hukum yang terus di sesuaikan dengan kondisi dan situasi PNS pada masa sekarang ini merupakan dasar untuk menjalankan Tugas dan kewajiban mereka serta hal hal lain yang berhubungan di dalamnya.

Terkait dengan Aparatur Sipil Negara sebagaiman telah di amanatkan dalam UU NO 5 tahun 2014 maka salah satu faktor yang dinilai penting adalah mewujutkan aparatur Negara yamg bersih dan berwibawa adalah masalah kedislipinan  Pegawai Negri Sipil dalam menjalankan Tugas dan kewajiban pemerintahaan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dislipin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas tugasnya untuk meningkatkan kedislipinan adalah hal yang cukup baik.

Penulis akan menjabarka dislipin Aparatur Sipil Negara yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010.

Dislipin dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib yang ada.Pegawai Negri Sipil juga memiliki hak hak sesuai dengn UU NO 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu hak memperoleh Gaji,tunjangan,dan fasilitas,Jaminan pensiun dan hari tua.

Kewajiban seoarang ASN menurut pasal 3 UU No 5 Tahun 2010 yakni mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi seseorang golongan atau yg bersifat pribadi.Bekerja dengan jujur,cermat,tertib dan bersemangat untuk kepentingan Negara.Disatu sisi ada etika PNS dalam menjalankan Tugas kedinasan setiap pegawai harus menghayati dan mengamalkan sembilan nilai dasar seperti yang sudah diatur dalam PP NO 42 tahun 2004 Nilai dasar tersebut adalah ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha esa,kesetiaan dan ketaatan terhadap UndangUandang Dasar 1945 dan Pancasila,semangat nasionalis,mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan Pribadi atau golongan,ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang undangan,penghormatan terhadap Hak asasi Manusia,tidak diskriminatif,profesionalisme,netralisasi,dan bermoral tinggi,semangat berjiwa korps.

Berbicara penegakan hukum dislipin penulis akan menyampaikan dislipin sesuai PP No 53 Tahun 2010 penulis menjabarkan menjadi tiga jenis dislipin yakni :

1.hukuman  dislipin ringan ,terdiri dari teguran lisan,teguran tertulis,dan peryataan tidak puas secara tertulis.

  1. Hukuman dislipin sedang terdiri dari ,penundaan kenaikan gaji,penurunan gaji,penundaan kenaikan pangkat.
  2. Hukuman berat terdiri dari,penurunan pangkat,pembebasan dari jabatan,pemberhentian dengan hormat,dan pemberhentian tidak hormat.

Selain itu adapun larangan yang tidak bisa di lakukan oleh Aparatur Sipil Negara menurut PP NO 53 Tahun 2010,penulis hanya  mengambil poin poin penting diantaranya, Menyalahgunakan wewenang,bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya,menghalangi jalannya tugas kedinasan,menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi/dan untuk orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain,memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalil apapun untuk diangkat dalam jabatan.

Hukuman yang di berikan kepada seoarang Aparatur sipil Negara sesuai pasal 7 PP NO 53 Tahun 2010 yang tadi sudah di jabarkan di atas maka penulis akan membahas tentang tengang waktu hukuman baik hukuman ringan,hukuman sedang dan hukuman berat.

Sesuai dengan  PP NO 53 Tahun 2010 tentang Dislipin Pegawai Negri Sipil,PNS yang dijatuhi hukuman dislipin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif,sehingga dapat dihindari terjadinya kewenangan dalam upaya kejatuhan hukuman dislipin,upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.Keberatan dapat di ajukan secara tertulis kepada pejabat atasan yang berwenang menghukum dengan membuat alasan keberatan dan tembusannya di sampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum PNS yang dijatuhi hukuman dislipin dapat mengajukan banding hukuman administratif kepada Badan pertimbangan Kepegawaian. Hak atas gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap menjalankan Tugas Namun bagi PNS yang tidak mengajukan banding administratif maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 sejak keputusan hukuman dislipin di terimah. PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan pertimbangan Kepegawaian  tidak diberikan kenaikan pangkat dan atau kenaikan gaji berkala sampe di tetapkan ya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum di batalkan maka PNS yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/dan atau gaji berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.Selain itu PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena di duga telah melakukan hukuman dislipin atau sedang mengajukan upaya Administratif, tidak dapat di setujui untuk pindah instansi.

Sesuai dengan apa yang penulis jelaskan di atas maka dengan ini penulis sampaikan bahwa PP No 53 tahun 2010 harus banyak di publikasi atau di lakukan pemahaman hukum dislipin yang baik dan benar sesuai mekanisme hukum yang benar agar tidak terjadi salah dalam menjatuhkan hukuman dislipin kepada seoarang ASN,penulis ingin menyampaikan apa yang terjadi di kota saumlaki di salah satu badan terjadi sebuah kelalaian dan menjatuhkan sebuah hukuman terhadap anak buah yang mengakibatkan anak buah tersebut gajinya di blokir sebetulnya dalam PP NO 53 Tahun 2010 sudah di jelaskan bahwa tidak ada hukuman seperti itu,dari segi hukum jelas yang bersangkutan sebagai salah satu atasan pejabat telah melanggar hak asasi untuk menjatuhkan sebuah sangsi yang menurt penulis tidak wajar dan pantas hukuman pemblokiran gaji,sebuah pemahaman yang hukum yang kurang dalam menerapkan sebuah aturan dislipin hukum terhadap ASN.

Maka dengan ini penulis menyampaikan agar hal hal seperti ini harus di simak dengan baik dan benar agar tidak salah dalam menjatuhka. Sebuah sangsi hukuman kepada Aparatur Sipil Negara pahami dan hayati PP No 53 Tahun 2010 ( pasal 6 dan 7).Semoga tulisan ini berguna bagi sesama yang membacanya bahwa penegakan hukum dislipin Aparatur Sipil Negara di Indonesia masih belum maksimal dan belum berjalan dengan baik.karena pemahaman akan hukuman dislipin masih belum baik.

 

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *