Kalah Di TPS, Pasangan CODE Mengadu di MK RI

  • Whatsapp
banner 468x60

OKSIBIL, TRIBUNPAPUA.ID—Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pegunungan Bintang menetapkan Pasangan Spey Bidana-Piter Kalakmabin sebagai pemenang pada pilkada serentak 2020 di Pegunungan Bintang pada tanggal 17 Desember 2020 lalu di halaman kantor KPUD, Mabilabol Oksibil. Pasangan SEPTE memperoleh mengkantongi suara 73.876 suara dan pastikan Spey-Piter memenangkan pertandingan ini.

Sedangan Pasangan Incumben, Costan Oktemka-Deki Deal atau sering disebut pasangan CODE Jilid II dipastikan tumbang di Pegunungan Bintang dengan mengkantongi 30.343 suara di Pilkada Pegunungan Bintang.

Pilkada serentak 2020 di Pegunungan Bintang CODE kalah telak di 383 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 34 distrik se Pegunungan Bintang. Sedangkan Pasangan Spey-Piter menang telak di 383 TPS di 34 Distrik se- Pegunungan Bintang.

Tidak terima atas kemenengan ini, pasangan CODE Jilid II mengadu ke Mahkamah Konstitusi RI daftar pada tanggal 21 Desember 2020.  Pangan CODE daftar gugatan di MK lantaran KPU Pegunungan Bintang dianggap tidak netral karena menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Spei Yan Birdana dan Piter Kalakmabin sebagai pemenang pilkada.

Costan Oktemka dan Deki Deal mempermasalahkan KPU Pegunungan Bintang yang mengikutsertakan calon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabasahan administrasi atas nama Yan Birdana dan Piter Kalakmabin yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan bagi calon yang berstatus sebagai PNS dan anggota DPRD wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

KPU Pegunungan Bintang selaku Termohon, sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 tetap saja meloloskan pasangan calon nomor urut 1, walaupun tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan pasangan calon tetap diikutsertakan dalam Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020.

Bahkan pasangan calon nomor urut 1 tersebut hanya menggunakan Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/1753/BKD, tertanggal 09 November 2020 dan Surat Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 171/19469/SET tanggal 6 November 2020, yang pada pokoknya menjelaskan “Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Yan Birdana dari Gubernur Papua sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pilkada Tahun 2020 masih dalam proses penandatanganan dan Surat Keputusan Gubernur tentang pemberhentian atau penggantian antar waktu atas nama Piter Kalakmabin, dalam proses penandatanganan Gubernur Papua”.

Oleh karenanya, menurut Pemohon, tindakan Termohon tersebut secara terukur dan nyata memengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan di 34 Distrik yang tersebar di 383 TPS akibat keberpihakan dan ketidaknetralan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020.

Sementara Ketua KPUD Pegunungan Bintang, Titus Lao Mohy, ST., M.Si kepada Cenderawasih Pos pada tanggal 16 November 2020 lalu sudah menjelaskan bahwa, pasangan SEPTE sudah memasukan Surat keterangan sedang  gurus. Karena dalam PKPU Nomor 3 tahun 2017 pasal 69 menyatakan bhwa calon yang tidak menyampaikan keputusan sebaimana sebagaimana ayat 1 ayat 2 dan ayat 4 tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang proses maka pasanan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.

“Nah jika mengacu pada pasal ini maka, pasangan Calon SEPTE sudah ajukan surat keterangan sedang urus sudah diajukan ke KPUD Pegunungan Bintang”ucapnya.

Lebih lanjuta ia mengatakan “karena batas tenggat waktunya tidak dijelaskan dalam PKPU maka kami sudah menyurat ke KPU RI meminta keterangan terkait pasal 69, jadi ada toleransi dengan menyerahkan surat keterangan sedan gurus, jadi saya piker pasangan nomor urut 1 memenuhi syarat”ucapnya.

Tujuh Paslon Dari Papua Gugat Hasil Pilkada di MK

Sebanyak tujuh pasangan calon dari 5 Kabupaten telah mengajukan gugatan Permohonan Hasil Pemilihan Kepala Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHPKada 2020) di Mahkamah Konstitusi.

“Hingga tanggal 21 Desember malam, kita sudah terima hasil registrasi PHPkada 2020 untuk Papua ada 7 gugatan dari 5 kabupaten,” kata Anggota KPU Papua, Melkianus Kambu yang dinukil dari kawat Timur tanggal 15 Januari 2021.

Ketujuh pasangan calon tersebut, masing-masing, dari Kabupaten Mamberamo Raya, paslon nomor urut 1 : Dorinus Dasinapa-Andi Maay, paslon nomor urut 2, Robby Rumansara-Lukas Punny dan Paslon nomor urut 3 Kristian Wanimbo-Yonas Tasti.

Dari Kabupaten Pegunungan Bintang, Paslon nomor urut 2 Costan Oktemka – Deky Deal, Kabupaten Nabire, Paslon nomor urut 3, Franciskus Mote – Tabroni M. Cahya, Kabupaten Waropen, Paslon nomor urut 3 : Ollen Ostal Daimboa –Yeheskiel Imbiri dari Kabupaten Yalimo, paslon nomor urut 1, Lakius Peyon – Nanum Mabel.

Kambu mengatakan untuk selanjutnya, terkait dengan pemeriksaan gugatan para pemohon ini, akan dilakukan di Mahkamah Konsitutusi (MK) yang dijadwalkan pada 26 Januari 2020.

Sementara bagi kabupaten yang tidak menerima gugatan PHPKada 2020, menurut Kambu, sebagaimana aturannya akan menindaklanjuti hasil pleno penghitungan suara, dengan pleno penetapan calon terpilih.

“Jadi kita menunggu instruksi dari KPU RI, jika memang tidak ada gugatan di MK , maka KPU akan menetapkan calon terpilih berdasarkan hasil pleno terakhir di tingkat kabupaten,” jelasnya. (MK/KT/Fransiskus Kasipmabin)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *