Suku Koroway dan Bayang Bayang Kepentingan Elit Politik Ekonomi

  • Whatsapp

OKSIBIL, TRIBUNPAPUA.ID—Wilayah Suku Koroway saat ini bisa dibilang sedang dalam kepungan kepentingan elit politik dan ekonomi. Elit politik dengan iming iming percepatan pembangunan, membentuk dan mekarkan sejumlah kampung dan distrik tanpa mekanisme yang diatur dalam UU. Seteleh dimekarkan elit politik yang sedang berkuasa tidak memperhatikan kepentingan pembangunan daerah atau wilayah yang dimekarkan.
Hal itu yang dialami oleh masyarakat suku Koroway yang sebagian besarnya berpenduduk distrik Kawor dan distrik Awinbon Kabupaten Pegunungan Bintang. Semasa kepemimpinan Bupati Costan Oktemka, S.IP dan Wakilnya Deki Deal, S.IP pernah mekarkan distrik Koroway dari distrik Awinbon dan distrik Komyandare dari distrik Kawor pada 27 Juli 2018 lalu.
Yohanes Nius Amikatum, kepala suku Koroway kepada media ini 27 April 2021 menjelaskan semasa kepemimpinan CODE pernah mekarkan dua distrik pemekaran dan 10 kampung pemekaran. “Seorang Costan Oktemka pernah mekarkan 10 kampung dan 2 distrik di wilayah suku Korowai Pegunungan Bintang” Yohanes Nius Amikatum.
Menurutnya Semenjak dimekarkan pada tahun 2018 lalu dengan menyerahkan SK Pemekaran di hadapan masyarakat suku Koroway di kampung korowai Batu. “Saya selaku kepala suku pernah mendampingi bupati Costan memberikan SK kepada dua kepala distrik dan 10 kepala kampung”ujarnya.
Yohanes yang berasal dari Kampung Danokit Koroway itu menjelaskan distrik yang baru dimekarkan tersebut bernama distrik Komyandare mempunyai kampung Danokit, kampung Danau Dua, kampung Seliwano, kampung Abumo dan kampung Siano.
Kemudian, Distrik Koroway mempunyai kampung Abiowage, kampung Danowage, kampung Wosa, kampung Waega dan kampung Mafugage. Kampung kampung tersebut mempunyai kepala kampung yang dilantik dan berikan SK, namun administrative tidak dijalankan karena tidak ditunjang dengan operasional kampung seperti ADD, Prospek maupun Dana Desa dari pusat.
Menurutnya selama kepemimpinan Costan hanya membentuk pemerintahaan baru dan melepaskan begitu saja, tanpa memberikan operasional distrik dan kampung. “Untuk itu kepemimpinan SEPTE tidak terulang lagi”ujar Yohanes.
Karena Sebagai masyarakat kami menilai ini sebuah pembohonan Publik kepada Orang Korowai secara umum yang dilakukan oleh seorang pimpinan daerah. Kami hanya menunggu sampai dengan hari ini.
Disaat pemerintah sibuk pemekaran kampung dan distrik di wilayah suku korowai, ribuan orang masuk menambang emas illegal di suku Koroway. Menurut laporan ketua Koperasi Daud Sukuhato penambang illegal yang suk di wilayah penambang mencapai 7 000 orang.
Penambang Ilegal yang masuk ke kawasan Penambang Rakyat Korowai, kampung Kawe distrik Awinbon, Pegunungan Bintang setiap hari meningkat hingga tahun 2021 mencapai 7 000 orang. Laporan itu disampaikan Pihak Koperasi KSK Belum lama Ini di Oksibil, Pegunungan Bintang.
Banyak orang yang saat ini sedang melakukan eksploitasi tambang secara Ilegal. Semoga pemerintah membantu tertibkan wilayah tambang. “Penambang emas di Kawe, distrik Awinbon Pegunungan Bintang mencapi 7 000 orang. 1000 orang asli Papua dan 6 000 Pendatang”ujarnya.
Daud Sukuhato, Ketua Koperasi Kamsiwok Sinar Kasih mengatakan tambang illegal di Korowai harus ditertipkan dengan pendekatan pemberdayaan, pembinaan, mengatur manajmen pengelolaan tambang yang baik sehingga rakayat di wilayah pembang bisa hidup sejahtera.
“Semua pengelolaan tambang rakyat di Korowai dibawah bendera Koperasi KSK. Agar jual beli emas di wilayah itu diatur dengan standar harga dunia. Kemudian, Perkembangan harga emas disesuaikan dengan PERDA yang dibentuk”ujar Ketua KSK.

Penulis: Fransiskus Kasipmabin

Spei

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *